Jakarta -
Kasus Azril Sopandi adalah keprihatinan baru tentang bagaimana
Undang-Undang ITE disalahpahami Aparat Penegak Hukum untuk menjerat
orang yang belum tentu bersalah dengan logika hukum yang keliru.
Kasus pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat ( 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memaksa Azril Sopandi, seorang pengusaha di Lombok Barat, mendekam dalam tahanan untuk sebuah kesalahan yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun.
Ucapan kemarahan kecil Azril Sopandi menagih hutang kepada Dede yang dituliskan dalam bentuk komunikasi jalur pribadi melalui messenger Facebook ternyata berbuntut dilaporkannya Azril Sopandi oleh Penasihat Hukum Dede Apriadi ke polisi. Mirisnya, dengan mudahnya penyidik menetapkan perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana dan terburu-buru menetapkan Azril Sopandi sebagai tersangka (detik.com, 16 Maret 2017).
Ada nuansa ketidakadilan akibat gagalnya penyidik memahami UU ITE. Beberapa kesalahan mendasar bisa dibedah dalam kasus tersebut.
Pertama, delik pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai putusan MK No.50 Tahun 2008 adalah delik aduan (klacht). Artinya sesuai pasal 72 KUHP, delik tersebut hanya bisa diadukan oleh orang yang menjadi korban dan tidak diwakilkan kecuali korban tidak cakap hukum (misalnya dibawah umur).
Tokoh sekelas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekalipun rela melapor langsung ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik beliau dengan terlapor Mantan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif (detik.com, 18 September 2004).
Dalam kasus Azril Sopandi, pengaduan dibuat bukan oleh korban yang berkaitan langsung dengan dampak tindak pidananya, melainkan melalui kuasa hukum korban. Jika aduan tidak bisa diakui dan dianggap tidak ada, maka apakah perbuatan pidananya tetap ada?
Gagal paham yang kedua dan yang paling fatal adalah komunikasi privat antara Azril dan Dede bukan merupakan bentuk "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya" Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjelaskan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Putusan MK tersebut menegaskan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan sebuah norma baru karena harus absolut merujuk pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan pasal 310 dan 311 KUHP sangat jelas disebutkan didalamnya terdapat unsur "agar diketahui oleh umum" dalam artian pencemaran nama baik menjadi pidana jika dimaksudkan agar diketehui oleh umum.
Komunikasi messenger Facebook secara privat sangat jelas tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum. Pesan hanya akan diterima oleh pemilik akun Facebook yang dituju.
Gagal paham ketiga adalah penyidik cenderung bernafsu untuk menahan dengan dalih ancamannya yang lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana diperbolehkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP. Salah satu alasan penahanan adalah karena waktu terjadinya perbuatan pidana (tempus delichti) adalah sebelum revisi UU ITE, sehingga bisa digunakan UU ITE sebelum revisi (ancaman pidana paling lama 6 tahun untuk pasal 27 ayat 3).
Meski demikian, bukan berarti penyidik bisa serta merta menahan dengan alasan subyektif. Revisi ancaman hukuman pasal 27 ayat (3) UU ITE dari 6 tahun menjadi 4 tahun salah satunya didasarkan atas banyaknya kejadian penahanan yang seharusnya tidak perlu dilakukan dalam pemberlakuan pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Kriteria penahanan dalam KUHAP bersifat opsional dan subyektif, bukan wajib! Meskipun terpenuhi unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE, penilaian subyektif akan kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak alat bukti, atau mengulangi perbuatan, masih bisa diperdebatkan bergantung pada kasus dan individu.
Tersangka kasus pencemaran baik tidak bisa serta merta disamakan dengan Tersangka tindak pidana pembunuhan, perampokan, penipuan yang lebih berpotensi melarikan diri, merusak alat bukti, atau mengulangi perbuatan. Azril Sopandi bukan seorang pembunuh, perampok, atau penipu yang harus ditahan dengan argumentasi hukum yang dipaksakan. Azril Sopandi hanya seorang pengusaha biasa, ayah dari 4 orang anak yang menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Kasus Azril Sopandi bukan kasus pertama dan terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tahun 2016 saja, kasus terkait UU ITE yang ditangani penyidik Polda NTB menempatkannya sebagai salah satu top score atau jumlah terbanyak kasus tindak pidana UU ITE di Indonesia yakni lebih dari 80 kasus dalam setahun.
Dan yang membuat semakin prihatin adalah sebagian besar kasus tersebut adalah kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika benar demikian, Provinsi NTB mungkin bisa dikatakan provinsi dengan darurat pasal 27 ayat (3) UU ITE!
UU ITE dipahami sempit oleh sebagian orang seolah-olah hanya sebagai alat mempidanakan orang terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Akhirnya yang tampak di masyarakat UU ITE seakan menjadi 'hantu' pengguna internet dalam mengekspresikan pendapat dan gagasannya.
Padahal esensi UU ITE tentu jauh lebih besar dari sekedar urusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. UU ITE hadir untuk memberi kepastian hukum penyelenggaraan transaksi elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab.
UU ITE seharusnya menjadi payung teduh berlakunya cyber law di Indonesia. UU ITE harus diterapkan secara proporsional, profesional, dan bertanggung jawab!
Jika sampai perkara ini berlanjut ke persidangan dan Azril Sopandi diputuskan bersalah, maka bisa jadi preseden buruk di kemudian hari bahwa percakapan privat kita melalu sms atau layanan chating messenger yang isinya kemarahan bisa berujung penjara!
*) Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis, bukan merupakan pandangan redaksi detikcom.
(nwk/nwk)
Kasus pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat ( 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memaksa Azril Sopandi, seorang pengusaha di Lombok Barat, mendekam dalam tahanan untuk sebuah kesalahan yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun.
Ucapan kemarahan kecil Azril Sopandi menagih hutang kepada Dede yang dituliskan dalam bentuk komunikasi jalur pribadi melalui messenger Facebook ternyata berbuntut dilaporkannya Azril Sopandi oleh Penasihat Hukum Dede Apriadi ke polisi. Mirisnya, dengan mudahnya penyidik menetapkan perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana dan terburu-buru menetapkan Azril Sopandi sebagai tersangka (detik.com, 16 Maret 2017).
Ada nuansa ketidakadilan akibat gagalnya penyidik memahami UU ITE. Beberapa kesalahan mendasar bisa dibedah dalam kasus tersebut.
Pertama, delik pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai putusan MK No.50 Tahun 2008 adalah delik aduan (klacht). Artinya sesuai pasal 72 KUHP, delik tersebut hanya bisa diadukan oleh orang yang menjadi korban dan tidak diwakilkan kecuali korban tidak cakap hukum (misalnya dibawah umur).
Tokoh sekelas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekalipun rela melapor langsung ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik beliau dengan terlapor Mantan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif (detik.com, 18 September 2004).
Dalam kasus Azril Sopandi, pengaduan dibuat bukan oleh korban yang berkaitan langsung dengan dampak tindak pidananya, melainkan melalui kuasa hukum korban. Jika aduan tidak bisa diakui dan dianggap tidak ada, maka apakah perbuatan pidananya tetap ada?
Gagal paham yang kedua dan yang paling fatal adalah komunikasi privat antara Azril dan Dede bukan merupakan bentuk "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya" Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjelaskan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Putusan MK tersebut menegaskan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan sebuah norma baru karena harus absolut merujuk pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan pasal 310 dan 311 KUHP sangat jelas disebutkan didalamnya terdapat unsur "agar diketahui oleh umum" dalam artian pencemaran nama baik menjadi pidana jika dimaksudkan agar diketehui oleh umum.
Komunikasi messenger Facebook secara privat sangat jelas tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum. Pesan hanya akan diterima oleh pemilik akun Facebook yang dituju.
Gagal paham ketiga adalah penyidik cenderung bernafsu untuk menahan dengan dalih ancamannya yang lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana diperbolehkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP. Salah satu alasan penahanan adalah karena waktu terjadinya perbuatan pidana (tempus delichti) adalah sebelum revisi UU ITE, sehingga bisa digunakan UU ITE sebelum revisi (ancaman pidana paling lama 6 tahun untuk pasal 27 ayat 3).
Meski demikian, bukan berarti penyidik bisa serta merta menahan dengan alasan subyektif. Revisi ancaman hukuman pasal 27 ayat (3) UU ITE dari 6 tahun menjadi 4 tahun salah satunya didasarkan atas banyaknya kejadian penahanan yang seharusnya tidak perlu dilakukan dalam pemberlakuan pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Kriteria penahanan dalam KUHAP bersifat opsional dan subyektif, bukan wajib! Meskipun terpenuhi unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE, penilaian subyektif akan kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak alat bukti, atau mengulangi perbuatan, masih bisa diperdebatkan bergantung pada kasus dan individu.
Tersangka kasus pencemaran baik tidak bisa serta merta disamakan dengan Tersangka tindak pidana pembunuhan, perampokan, penipuan yang lebih berpotensi melarikan diri, merusak alat bukti, atau mengulangi perbuatan. Azril Sopandi bukan seorang pembunuh, perampok, atau penipu yang harus ditahan dengan argumentasi hukum yang dipaksakan. Azril Sopandi hanya seorang pengusaha biasa, ayah dari 4 orang anak yang menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Kasus Azril Sopandi bukan kasus pertama dan terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tahun 2016 saja, kasus terkait UU ITE yang ditangani penyidik Polda NTB menempatkannya sebagai salah satu top score atau jumlah terbanyak kasus tindak pidana UU ITE di Indonesia yakni lebih dari 80 kasus dalam setahun.
Dan yang membuat semakin prihatin adalah sebagian besar kasus tersebut adalah kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika benar demikian, Provinsi NTB mungkin bisa dikatakan provinsi dengan darurat pasal 27 ayat (3) UU ITE!
UU ITE dipahami sempit oleh sebagian orang seolah-olah hanya sebagai alat mempidanakan orang terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Akhirnya yang tampak di masyarakat UU ITE seakan menjadi 'hantu' pengguna internet dalam mengekspresikan pendapat dan gagasannya.
Padahal esensi UU ITE tentu jauh lebih besar dari sekedar urusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. UU ITE hadir untuk memberi kepastian hukum penyelenggaraan transaksi elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab.
UU ITE seharusnya menjadi payung teduh berlakunya cyber law di Indonesia. UU ITE harus diterapkan secara proporsional, profesional, dan bertanggung jawab!
Jika sampai perkara ini berlanjut ke persidangan dan Azril Sopandi diputuskan bersalah, maka bisa jadi preseden buruk di kemudian hari bahwa percakapan privat kita melalu sms atau layanan chating messenger yang isinya kemarahan bisa berujung penjara!
*) Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis, bukan merupakan pandangan redaksi detikcom.
(nwk/nwk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar